Soal Pemagaran Laut Banten di Perairan Tangerang, DPR Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Subianto

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 18 Januari 2025 - 07:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktek Pemagaran Laut di Tangerang. (Dok. kkp.go.id)

Praktek Pemagaran Laut di Tangerang. (Dok. kkp.go.id)

SAATINI.COM – DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) mengapresiasi langkah tegas Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo telah memerintahkan agar pagar laut yang berada di perairan Tangerang, Banten, disegel dan dicabut.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan.

Agar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang dicabut dan diusut kepemilikan

“Beliau sudah setuju pagar laut: pertama, itu disegel.”

Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Jaksa Agung Tindak Kasus Perizinan Tak Sah, Termasuk Pemagaran Laut Banten?

“Kemudian, yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dikutip Hellotangerang.com, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah tegas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami apresiasi langkah-langkah yang diambil Pak Prabowo, bahwa itu nanti pemerintah negara yang harus hadir, tidak boleh person-person itu.”

“Dia mulai mempetak-petak atau mengkavling lahan yang sebetulnya negara yang punya,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1/2025).

Menurut dia, langkah tegas tersebut menunjukkan kehadiran negara menghadapi pencaplokan laut yang merupakan lahan milik negara oleh kelompok tertentu.

“Jadi tidak ada boleh kelompok masyarakat siapapun (ambil alih lahan negara). Kami apresiasi itu ya,” katanya.

Untuk itu, dia mengatakan DPR RI akan ikut mengungkap kasus pemagaran laut dengan mendorong pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat aktivitas ilegal tersebut.

“Kami nanti akan bicara sesudah masuk masa sidang ya, kalau perlu kami minta pertanggungjawaban.”

“Mungkin ini bukan kejadian pertama kali, kami akan ungkap, itu kan semua teman-teman paham juga ujung-ujungnya untuk apa ya,” kata dia.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekonominews.com dan Ekbisindonesia.com 

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiidn.com dan Saatini.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haibanten.com dan Haisumatera.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.


 

Berita Terkait

Eks Stafsus Nadiem, Jurist Tan, Jadi Tersangka Kasus Chromebook Nasional
BRI Disisir KPK! Dua Mantan Direktur Diduga Terlibat Skandal EDC!
Dana Hibah Pokmas Diduga Fiktif, Khofifah Disebut ‘Pasti Tahu’ Alurnya
Prabowo–Putin Kukuhkan Kemitraan Global, Rusia Gandeng Indonesia
Khofifah Bisa Dipanggil KPK, Kusnadi Sebut “Pasti Tahu”
Skandal Kuota Haji Khusus: KPK Ungkap Praktik Lama yang Terpendam
Desakan KPK Ambil Alih Kasus Penyuapan Rp50 Miliar Sugar Group ke Zarof Ricar Semakin Menguat
KPK Ungkap Alasan Penggeledahan Rumah Senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya

Berita Terkait

Kamis, 17 Juli 2025 - 13:11 WIB

Eks Stafsus Nadiem, Jurist Tan, Jadi Tersangka Kasus Chromebook Nasional

Jumat, 4 Juli 2025 - 06:08 WIB

BRI Disisir KPK! Dua Mantan Direktur Diduga Terlibat Skandal EDC!

Selasa, 24 Juni 2025 - 14:09 WIB

Dana Hibah Pokmas Diduga Fiktif, Khofifah Disebut ‘Pasti Tahu’ Alurnya

Senin, 23 Juni 2025 - 14:29 WIB

Prabowo–Putin Kukuhkan Kemitraan Global, Rusia Gandeng Indonesia

Senin, 23 Juni 2025 - 10:24 WIB

Khofifah Bisa Dipanggil KPK, Kusnadi Sebut “Pasti Tahu”

Berita Terbaru